Fakultas Hukum
Browse by
Recent Submissions
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO.120/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Bdg.)
(Universitas Subang, 2021)Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) menyebabkan pekerja menjadi seorang pengangguran. Akibat dari adanya fenomena tersebut mempunyai dampak meningkatnya tingkat kemiskinan dan menurunkan kesejahteraan di Indonesia. ... -
DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN
(Universitas Subang, 2021)Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Di mana salah ... -
SITA REVINDIKASI TERHADAP OBYEK SENGKETA YANG BERADA DI TANGAN PIHAK KETIGA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 426/PDT.G/2020/PN.SBY
(Universitas Subang, 2021)Penyelesaian perkara perdata diatur dalam Hukum Acara Perdata, dengan adanya hukum yang mengatur penyelesaian perkara perdata, maka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan setiap orang dapat mempertahankan hak ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK DALAM HUBUNGAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALNOMOR 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
(Universitas Subang, 2021)Perselisihan hak merupakan perselisihan antara pengusaha atau perkumpulan pengusaha dengan serikat pekerja. Perselisihan ini terjadi akibat pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak termasuk di dalamnya hal ... -
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK PEKERJA/BURUH YANG DIRUMAHKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 6/PDT.SUS-PHI/2020/PN BGL
(Universitas Subang, 2021)Tindakan merumahkan Pekerja/Buruh oleh perusahaan karena alasan efisiensi operasional dihubungkan dengan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bgl sering terjadi permasalahan yaitu pengusaha mengabaikan kewajibannya terhadap ... -
PENYELESAIANSENGKETATANAHAKIBATPERBUATAN MELAWANHUKUM DIHUBUNGKANDENGANPUTUSAN PENGADILANTINGGITANJUNGKARANGNOMOR: 15/PDT/2019/PT.TJK
(Universitas Subang, 2021)Sengketaataukonflikpertanahanmenjadipersoalanyangkronis danbersifatklasiksertaberlangsungdalam kurunwaktutahunanbahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana.Sengketa dan konflik pertanahanmerupakanbentukpermasalaha ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP PEMALSUAN ASAL USUL PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUBANG NOMOR 112/PID.B/2021/PN SNG
(Universitas Subang, 2021)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan produk hukum yang dikeluarkan dalam ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING) BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(Universitas Subang, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum, penyelesaian sengketa serta langkah dan tindakan preventif debitur pada layanan pinjam meminjam uang berbasis Financial Technology atau ... -
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU DI KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUBANG NOMOR 163/PID.SUS/2018/PN.SNG)
(Universitas Subang, 2019)Pemalsuan dan pengedaran uang palsu yang terjadi di Indonesia tentu saja menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang, terutama rupiah. Peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut dituangkan dalam ... -
TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM PENEMPATAN PEKERJA IMIGRAN INDONESIA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUBANG NOMOR 275/PID.SUS/2018/PN.SNG)
(Universitas Subang, 2019)Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan baik KUHP maupun aturan pidana yang lain, termasuk penyaluran tenaga kerja imigran indonesia yang tidak memiliki persyaratan yang legal atau sah di ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA NIAGA TANPA IZIN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABARU NOMOR : 247/PID.SUS/2018/PN Ktb.
(Universitas Subang, 2019)Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) ... -
TINDAK PIDANA ATAS MEMBUKA DAN/ATAU MENGOLAH LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA MEMBAKAR DALAM PASAL 108 JO PASAL 56 AYAT 1 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI NOMOR : 261/PID.SUS/LH/2018.PN.DUM
(Universitas Subang, 2019)Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gannguan yang makin sering terjadi. Indonesia memiliki wilayah 750 juta hektar dengan luas daratan 193 juta hektar. Di ... -
PENERAPAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA PERTAMBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 597/PID.SUS/2018/PN.BLB
(Universitas Subang, 2019)Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan secara liar dirumuskan di dalam BAB XXIII Pasal 158 sampai ... -
PENGELOLAAN TANAH DI WILAYAH PESISIR DALAM UPAYA PENATAAN RUANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
(Universitas Subang, 2019)Negara sebagai organisasi pada tingkatan tertinggi menentukan kebijaksanaan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai, hubungan-hubungan hukum dan perbuatanperbuatan hukum yang mengatur mengenai tanah serta mengatur dan ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIAMIS NOMOR: 5/PID.SUS/2018/PN.CMS.
(Universitas Subang, 2019)Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PROVOKATOR DAN PELAKU TINDAK PIDANA KERUSUHAN YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN PADA SARANA DAN PRA SARANA WISATA DI PURWAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
(Universitas Subang, 2019)Melalui dasar pemberian sanksi inilah Provokator kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan ditempat wisata dapat diproses, jika dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dapat ... -
STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Universitas Subang, 2017)Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya, sehingga dapat dikatakan anak bukan hanya sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa melainkan juga anak sebagai ... -
ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS
(Jurnal Hukum - Samudra Keadilan, 2017)Companies are always connected with third parties and want to protect honestly run companies ("te goeder trouw"), then it is very important the meaning of the legality of a company in business activities. Legality of a ...
RSS 1.0